POLITIK ANGGARAN PUBLIK (?)

Prinsip partisipatif sesuai dengan agenda demokratisasi perlu diupayakan demi menciptakan karakter pemerintah yang transparan, partisipatif dan akomodatif dalam pelayanannya kepada publik. Merupakan satu langkah yang baik pengelolaan anggaran melibatkan publik dalam seluruh tahapan proses penyusunan, penetapan, dan pengawasan anggaran. Perlunya membangun kesadaran dan opini publik tentang participatory budgeting, pembukaan akses informasi selebar-lebarnya kepada publik pun penting untuk dilakukan demi menghindari asimetri informasi, yakni penguasaan informasi yang tidak seimbang diantara beberapa pihak karena adanya upaya menutupi informasi.

Menjawab permasalahan tersebut, penyadaran publik berkenaan dengan urgensi partisipasi dan proaktif dalam pengawasan, kontrol, monitoring, bahkan analisis anggaran menjadi sebuah keniscayaan. Konsekuensi logis dari cara pandang tersebut bahwa publik harus lebih jeli dan menuntut apabila terdapat hal-hal yang tidak jelas, tidak transparan, terlebih jika tampak adanya indikasi informasi yang ditutup-tutupi, disembunyikan, bahkan digelapkan. Sekecil-kecilnya asimetri informasi bahkan menjadi awal dari asimetri anggaran, yakni ketidaksesuaian antara preferensi dan kepentingan publik; anggaran cenderung berpihak pada satu pihak tertentu, tidak simetris.

Demokratisasi proses penganggaran pada hakekatnya merupakan sebuah power sharing yang mengharuskan adanya keterlibatan publik sehingga ‘kedaulatan’ bukan milik kelompok tertentu yang terkesan monarki absolut. Adanya partisipasi publik dalam proses anggaran secara langsung ataupun tidak langsung akan memberikan edukasi kepada publik, publik menjadi subjek aktif atau setidaknya objek yang proaktif. Namun fakta lapangan menampakkan kondisi yang berbanding terbalik, pengikutsertaan publik dalam proses tersebut masih teramat rendah. Lebih lagi, disadari atau tidak, masih terdapat upaya untuk menjauhkan publik terhadap urusan anggaran.

Ketidakadaan sosialisasi menjadi penyebab lain di samping nihilnya pemahaman, kesadaran publik, dan akses tentang berbagai hal berkaitan dengan anggaran ini. Menghadapi keadaan tersebut, diperlukan adanya tindakan proaktif untuk ‘mengedukasi’ bahwa data anggaran mulai dari proses sampai pelaporan merupakan hak publik dan tidak termasuk sebagai rahasia.

Membincang demokratisasi kampus sebagai pemabahasan, tentu tidak terpisahkan elemen mahasiswa sebagai publik kampus, sebagai masyarakat. Dalam lingkup yang lebih kecil, fakultas dan jurusan pun dituntut untuk mampu menerapkan itikad mulia yang dicitakan demokratisasi, tidak memonopoli urusan anggaran sampai-sampai ‘main petak umpet’. Agenda besar demokratisasi—yang mencakup pula administrasi di tingkat jurusan dan fakultas—dianggap langkah kedua setelah mahasiswa memiliki kesadaran menerapkan agenda demokratisasi tersebut dalam hidup keseharian. Namun demikian, keduanya tetap saling mendukung, mengisi, dan mengawasi.

Di lingkungan yang cakupannya terbilang ‘kecil’, sebagai fakta, demokratisasi anggaran nampaknya masih jauh dari harapan. Lihat saja, menjelang pelaksanaan ujian komprehensif di Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, atau jika dicakupkan lebih luar yaitu Fakultas Adab dan Humaniora, tidak dinyana muncul perkara-perkara krusial yang cukup menyita perhatian mahasiswa. Setidaknya terdapat tiga hal yang berkenaan adanya ketidakjelasan anggaran pendapatan dan belanja jurusan, budget tracking patut dipertanyakan, dipersoalkan, sampai jelas penggunaan anggaran. Sebagai contoh fakta yang sedang hangat yaitu pemungutan biaya ujian komprehensif oleh panitia kepada mahasiswa. Pertama-tama penaikan biaya sebesar Rp. 50.000/peserta dari biaya sebelumnya Rp. 50.000/peserta, sehingga total biaya senilai Rp. 100.000/peserta. Letak permasalahannya adalah kenaikan biaya dimaksud tidak memiliki landasan hukum, baik berupa surat rekomendasi dari pihak Universitas atau sekadar pemberitahuan yang sifatnya formal, secara sepihak biaya naik.

Kedua, kenaikan biaya tidak disertai dengan rasionalisasi anggaran, yaitu perhitungan anggaran masuk dan alokasi anggaran belanja. Perhitungan biaya untuk apa, tampaknya lebih cocok jika dipertanyakan untuk siapa. Terlepas dari hal tersebut, sampai di sini, jelas asimetri informasi dalam proses anggaran terjadi. Sebagai permisalan, adanya kenaikan biaya semestinya ada penaikan pula pelayanan.

Ketiga, mahasiswa peserta yang telah membayar tidak diberi kwitansi pembayaran sebagai bukti telah membayar, dan bukti bahwa pihak penerima telah menerima uang yang telah dibayarkan. Bahkan, peserta yang telah membayar pun tidak mencatatkan sekadar nama kemudian mebubuhkan tanda tangan. Dengan demikian, melihat pemasukan tidak dapat dilacak jelas transparansi tidak mungkin tercapai, dan apabila terdapat pengeluaran yang tidak logis sekalipun tidak dapat dipertanyakan. Indikasi demikian menimbulkan dugaan yang patut dicurigai adanya hal tertentu yang tidak disembunyikan dari publik mahasiswa.

Contoh lain, pemungutan biaya ujian proposal penelitian. Hasil pemungutan dari peserta ujian Rp. 30.000/peserta tidak diketahui jelunterungnya. Terdapat fakta-fakta lain yang terjadi dari satu periode ke periode lain, selayaknya sebuah agenda tahunan yang tidak berubah, berganti, atau sedikit saja perbaikan. Kini, kesadaran yang mestinya dibangun justeru terdapat oknum yang berupaya menghapuskan, meninabobokkan mahasiswa, dan ‘dihilangkan’ dari agenda berpikir mahasiswa. Akhirnya, apakah agenda tahun ini anggaran publik milik publik? Atau….

1 Comment (+add yours?)

  1. dheedyk
    Jul 18, 2011 @ 22:42:02

    semestinya Anggaran Publik harus mencakup tiga hal, yaitu transparan, partisipatif, dan akomodatif. (1) Transparan maksudnya tidak menyembunyikan, yaitu anggaran harus jelas jeluntrungnya kemana, untuk apa, keuntungan yang diperoleh publik apa, dan seterusnya. (2) Partisipatif yaitu dalam proses penyusunan, penetapan, dan pengawasan anggaran keseluruhannya melibatkan publik, dan haruslah ada laporan kepada publik. Dan (3) akomodatif yakni mencakup pula aspirasi publik, ini dimaksudkan bahwa pemilik keputusan atau penganggar tidak hanya memutuskan menurut pandangannya semata, tetapi juga meminta saran dari publik itu sendiri tentang kebutuhannya dll. Selain itu, Anggaran Publik harus jelas landasan hukum, rasionalisasi anggaran, dan praktek di lapangan.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: